Ada peluang baru bagi desa yang sedang tumbuh dan memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (SEHATI), sebuah program yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan perdesaan.

Program tersebut merupakan kerja sama Kemendes PDT dengan World Bank dan resmi dikick-off di Swiss-Belinn Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa, 30 Juni 2026.

Salah satu aspek yang membuat SEHATI menarik adalah nilai dukungannya. Desa terpilih berpeluang memperoleh dukungan hingga Rp2,5 miliar.

Namun, angka tersebut merupakan plafon maksimal, bukan alokasi yang otomatis diterima setiap desa. Besaran dukungan akan disesuaikan dengan proposal, kebutuhan, potensi dan kesiapan program yang diajukan.

Target awal SEHATI disebut mencapai sedikitnya 7.000 desa dan dapat diperluas hingga 10.000 desa.

Pagu Maksimal Rp2,5 Miliar

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan langsung mekanisme tersebut saat kick-off SEHATI di Cikande, Kabupaten Serang, pada 30 Juni 2026.

Menurut Yandri, masing-masing desa akan memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, besaran dukungan tidak disamaratakan.

“Masing-masing desa itu nanti akan beragam sesuai dengan proposal yang mereka ajukan rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pagunya itu maksimal Rp2,5 miliar, jadi bisa mendapatkan di bawah itu sesuai dengan usulan yang dibuat oleh BUMDes. Ini di luar Dana Desa.”

Pernyataan tersebut menegaskan dua hal penting. Pertama, Rp2,5 miliar adalah plafon maksimal. Kedua, besaran yang diterima akan mengikuti proposal yang diajukan desa melalui BUMDes.

Sehingga, tidak tepat jika SEHATI dipahami sebagai program yang otomatis memberikan Rp2,5 miliar kepada setiap desa yang menjadi sasaran.

Kabar Gembira bagi Desa Maju dan Berkembang

Orientasi sasaran SEHATI menjadi salah satu hal yang menarik perhatian.

Dalam penjelasan mengenai kriteria program, Kemendes menyebut desa berstatus maju dan berkembang berdasarkan Indeks Desa 2025 sebagai salah satu kelompok yang diprioritaskan.

Selain status desa, terdapat sejumlah kriteria lain, antara lain memiliki BUMDes, menjalankan Padat Karya Tunai Desa, memiliki produk unggulan pertanian atau pariwisata, mempunyai akses internet, serta mempertimbangkan tingkat kerentanan iklim dan kapasitas fiskal desa.

Artinya, SEHATI tidak semata-mata melihat status desa.

Yang dicari adalah desa yang memiliki potensi dan fondasi untuk dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Desa yang memiliki BUMDes, produk unggulan, kelompok usaha masyarakat, lahan produktif, akses internet, tetapi masih membutuhkan investasi untuk memperbesar skala ekonominya, memiliki ruang untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Bukan Sekadar Membangun Fisik

SEHATI tidak dirancang sekadar sebagai program pembangunan infrastruktur. Pendekatannya diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa dari hulu hingga hilir.

Pertanian, peternakan, perikanan, pengelolaan sampah, produk unggulan desa, ekonomi hijau, ketahanan pangan, hingga pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat dapat menjadi bagian dari program.

Saat peluncuran di Cikande, Yandri mengatakan pemerintah ingin mengangkat potensi pangan lokal sekaligus memberdayakan masyarakat sehingga ekonomi desa ikut meningkat.

ia juga menyebut pengembangan tidak berhenti pada produksi. Produk desa akan didorong agar memiliki kualitas, kemasan dan nilai tambah yang lebih baik, bahkan dapat diarahkan ke pasar ekspor apabila kebutuhan lokal telah terpenuhi.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan SEHATI nantinya tidak semestinya berhenti pada berapa banyak bangunan yang berdiri atau berapa besar anggaran yang terserap.

Yang lebih penting adalah berapa besar nilai ekonomi yang berhasil diciptakan.

Rp2,5 Miliar Bukan Cek Kosong

Besarnya plafon tentu menarik. Tetapi desa perlu memahami bahwa Rp2,5 miliar bukan cek kosong.

Penegasan serupa disampaikan Yandri beberapa hari setelah peluncuran. Dalam rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Juli 2026, ia kembali menjelaskan bahwa program SEHATI akan menyasar sekitar 7.000 hingga 10.000 desa.

Saat itu Mendes mengatakan:

"Per desa bisa Rp2,5 miliar bantuan dari Kementerian Desa kepada desa-desa yang akan kami sasar nanti.”

Ia juga menjelaskan bahwa salah satu sasaran program adalah desa nelayan, budidaya perikanan darat hingga potensi rumput laut.

Dengan demikian, desa tidak cukup hanya berharap mendapatkan anggaran.

Desa harus mampu menyusun proposal yang rasional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desa Berbicara dengan Data

Jika plafon dukungan mencapai Rp2,5 miliar, maka proposal desa tidak boleh berhenti pada daftar kegiatan.

Proposal harus mampu menjawab pertanyaan mendasar:

Apa masalahnya?

Apa potensi desanya?

Apa yang akan dibangun?

Siapa yang mengelola?

Berapa nilai investasinya?

Berapa masyarakat yang akan mendapatkan manfaat?

Berapa potensi omzet dan pendapatannya?

Bagaimana keberlanjutannya setelah program selesai?

Pertanyaan tersebut semakin penting karena pemerintah menginginkan SEHATI menjadi program yang menciptakan kegiatan produktif, bukan sekadar bantuan yang habis digunakan.

Bahkan dalam pertemuan dengan Bank Dunia di Jakarta pada 17 September 2026, Yandri menegaskan bahwa SEHATI dirancang sebagai program berkelanjutan.

“Uang itu tidak sekali pakai kemudian hilang. Karena kita ingin membangun ekonomi menjadi basis di desa, kita ingin pendapatan meningkat, angka kemiskinan menurun, angka kesejahteraan meningkat, angka pengangguran menurun.”

Pernyataan tersebut memperjelas arah besar SEHATI: uang yang masuk ke desa diharapkan menjadi stimulus ekonomi yang terus berputar, bukan sekadar anggaran yang selesai ketika kegiatan selesai.

Bagaimana dengan Desa Mandiri?

Pertanyaan berikutnya menjadi tidak kalah menarik. Bagaimana dengan desa yang sudah berstatus mandiri?

Status Desa Mandiri merupakan capaian pembangunan yang menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian yang lebih tinggi.

Namun apabila SEHATI memberikan perhatian lebih kepada desa maju dan berkembang, desa mandiri belum tentu menjadi kelompok yang mendapatkan prioritas yang sama.

Dari sisi kebijakan, pendekatan tersebut dapat dipahami apabila SEHATI memang dirancang sebagai program akselerasi bagi desa yang masih membutuhkan dorongan untuk naik kelas.

Tetapi dari perspektif pembangunan jangka panjang, desa mandiri juga tetap membutuhkan investasi.

Desa mandiri bukan berarti tidak memiliki persoalan. Justru ketika sebuah desa sudah mempunyai fondasi yang kuat, investasi tambahan dapat digunakan untuk memperbesar skala inovasi, memperluas pasar, memperkuat BUMDes, meningkatkan produktivitas dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Karena itu, keberadaan SEHATI sekaligus membuka diskusi mengenai bagaimana kebijakan pembangunan desa dapat memberikan ruang bagi desa berkembang untuk naik kelas dan desa mandiri untuk terus berinovasi.

Saatnya Desa Menyiapkan Diri

Dengan target ribuan desa dan plafon dukungan hingga Rp2,5 miliar, SEHATI berpotensi menjadi salah satu program penting dalam pembangunan ekonomi perdesaan.

Namun peluang tersebut tidak akan berarti banyak tanpa kesiapan desa. Desa perlu mulai memetakan potensi yang benar-benar memiliki nilai ekonomi.

Bukan sekadar membuat daftar potensi, tetapi menghitungnya.

Berapa produksinya?

Berapa kebutuhan pasarnya?

Siapa konsumennya?

Siapa pengelolanya?

Berapa kebutuhan investasinya?

Berapa tenaga kerja yang terserap?

Berapa pendapatan yang dapat dihasilkan?

Dan yang paling penting, bagaimana usaha tersebut tetap berjalan setelah program berakhir?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah sebuah proposal hanya menjadi dokumen perencanaan atau benar-benar menjadi rancangan investasi ekonomi desa.

Mandiri bukan Garis Akhir

SEHATI membawa satu pesan penting bagi pembangunan perdesaan: desa membutuhkan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah.

Bagi desa maju dan berkembang, program ini dapat menjadi peluang untuk mempercepat proses naik kelas.

Dengan plafon dukungan hingga Rp2,5 miliar, desa memiliki kesempatan mengembangkan potensi yang selama ini mungkin masih berjalan dalam skala kecil.

Tetapi uang bukanlah tujuan. Tujuannya adalah ekonomi desa yang lebih kuat, masyarakat yang lebih produktif, lapangan kerja yang lebih luas dan ketahanan pangan serta lingkungan yang lebih baik.

Dan bagi desa mandiri, tantangannya adalah memastikan status mandiri tidak menjadi titik akhir.

Sebab dalam pembangunan desa, status Mandiri bukan berarti berhenti berkembang. Mandiri justru seharusnya menjadi modal untuk melangkah lebih jauh.

Admin Desa

KD